Kamis, 03 Juli 2014

Pemukiman Kumuh dan Liar

Nah, ada apa ini? Ada apa? Nah, loh!
Ya, kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia ini. Coba kita pahami negeri ini, apa yang salah? Apa yang menyebabkan Indonesia bergerak lambat menjadi negara maju? Dan apa pula yang berkembang dari negara ini?

Sekarang, perhatikan gambar di bawah ini.


www.tempo.co

Apa pendapat kalian? Dan di mana dapat kalian temukan keadaan yang seperti itu? Miris, bukan?

Ya, pemukiman kumuh memang tumbuh pesat di kota – kota besar di Indonesia, bahkan yang sudah bergelar metropolitan, seperti Jakarta. Dan bahkan, provinsi tetangga ibukota ini juga merasakan hal yang sama. Di mana? Benar, Bandung.

Lalu, bagaimana indikasi suatu kawasan atau area dapat disebut sebagai pemukiman kumuh? Let’s read!

PENGERTIAN PEMUKIMAN KUMUH DAN LIAR
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak memenuhi standar suatu permukiman pada umumnya. Permukiman kumuh bukan hanya terdapat di daerah pinggiran kota, tetapi dapat juga berada di tengah kota (yang disebut dengan kampung kota). Permukiman kumuh ini disebut sebagai permukiman liar (ilegal) apabila berada di bangunan-bangunan atau tanah-tanah milik negara yang bukan untuk permukiman seperti di pinggiran sungai, di bantaran rel kereta api, di bawah jalan layang, di taman-taman kota dan lahan terbuka hijau lainnya.

Sedangkan permukiman liar, secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan permukiman yang terbangun pada lahan kosong “liar” di kota baik milik swasta ataupun pemerintah tanpa hak yang legal terhadap lahan dan/atau izin dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang yang sangat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Istilah permukiman liar sesungguhnya dimulai sejak masa pembangunan yang diprakarsai negara Barat, sekitar kehadiran tulisan Charles Abrams dan John Turner, terutama sekali sekitar Konferensi Habitat tahun 1976 di Vancouver, Canada (Srinivas, 2007).

Menurut Patrick McAuslan (1986), dalam Purnawan (2004), kehadiran permukiman liar dalam prakteknya ada beberapa macam:
1. Massa permukiman liar yang diorganisir,
2. Keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka,
3. Permukiman liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu permukiman membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual tanah itu kepada siapa pun. Berbekal sedikit sumber finansial, keterampilan dan akses lain, serta adanya kebebasan nyata untuk mendiami lahan kosong ilegal telah memberi kemungkinan bagi mereka untuk membangun tempat-tempat perlindungan darurat (Srinivas, 2007).



anisavitri.wordpress.com


www.skyscrapercity.com

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992, tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.
Gambaran lingkungan kumuh, (Khomarudin, 1997) adalah sebagai berikut.
1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan,
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,
3. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan,
4. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni,
5. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,
6. Prasarana kurang (MCK (Mandi Cuci Kakus), air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan),
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal,
9. Pendidikan masyarakat rendah.

Menurut UNCHS (1982; dalam Sochi, 1993), ciri – ciri permukiman kumuh ini antara lain:
1. Sebagian besar terdiri atas rumah tua (rusak) pada bagian lama suatu kota (semula didirikan dengan ijin),
2. Sebagian besar penghuninya merupakan penyewa,
3. Di beberapa tempat ada rumah bertingkat pemilik yang sekaligus menyewakan beberapa rumah kumuh,
4. Kepadatan rumahnya tinggi,
5. Ada yang berasal dari proyek perumahan yang kurang terpelihara, dan
6. Ada yang dibangun oleh sektor informal, dengan sewa murah untuk menampung migran ekonomi lemah yang datang dari desa.

Menurut Constantinos A.Doxiadis (1968), disebutkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
- Growth of density (pertambahan penduduk)
Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

- Urbanization (Urbanisasi)
Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

PENANGANAN MASALAH PEMUKIMAN KUMUH DAN LIAR
Sulitnya menangani masalah permukiman kumuh dan liar ini disebabkan oleh:
1. High rise building (bangunan tinggi) yang akan ditangani oleh penghuni yang tergusur, memerlukan biaya yang besar karena biaya yang digunakan bukan hanya untuk membangun kamar tidur saja.
2. Peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek yang besar (large project). Jadi harga dipertimbangkan dengan matang dan harus dipikirkan masak-masak karena menyangkut banyak orang yang akan digusur atau dimukimkan kembali,
3. Adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan penataan lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di rumah sewa bertingkat (rusunawa).
4. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui survey sosial (social survey) tentang karakteristik penduduk yang akan tergusur.
5. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat rekreasi, sampah, pemadam kebakaran dan tempat bermain anak. Karena hal tersebut memerlukan biaya besar.
6. Tenaga yang bergerak di dalam program peremajaan lingkungan kumuh tidak profesional.
7. Penggusuran (squater clearance) sering diartikan jelek, padahal pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan penduduk ke lingkungan yang lebih baik.
8. Keterbatasan lahan (land shortage). Dalam melaksanakan peremajaan lingkungan kumuh harus memilih lokasi yang tepat dan disesuaikan dengan tujuannya dan konsumen yang akan menempati.
9. Belum kuatnya dana pembangunan perumahan (no housing finance).
10. Perlu lingkungan hidup yang baik (the nice environment).
11. Perlu diciptakan kebersamaan antar warga. 

Bentuk-bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan ada beberapa bentuk antara lain:
1. Perbaikan Permukiman
Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, sesungguhnya tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya, Moris (1977: 4). Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:
a. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai housing adjustment (Moris, 1977: 80).
b. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai housing adaptation.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.
Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman berdasarkan PU. Cipta Karya, terdapat beberapa bentuk usaha pelaksanaan perbaikan permukiman, yaitu sebagai berikut :
  • Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik seperti semula,
  • Program Perbaikan Kampung (KIP); KIP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya adalah perbaikan kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya adalah perbaikan infrastruktur kawasan seperti jalan kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, MCK dan sebagainya,
  • Perbaikan lingkungan kawasan pasar (MIP); perbaikan lingkungan kawasan pasar adalah perbaikan permukiman disekitar pasar, yang dilakukan sebagai akibat dari tambahan beban yang diterima masyarakat sekitar pasar karena tidak memiliki sarana pendukung seperti saluran drainase, tempat parkir, tempat sampah, los-los yang tidak teratur serta tidak memenuhi syarat/kurang berfungsi. Pasar dan masyarakat pasar adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan baik yang positif maupun negatif,
  • Pembangunan perumahan; merupakan salah atau bentuk peremajaan kota dengan cara membangun perumahan melalui penataan kampung kumuh secara fisik agar dapat menampung lebih banyak penghuni atau pihak lain yang membutuhkan. Keuntungan dari program ini adalah relatif cepat dan segera terlihat hasilnya,
  • Konsolidasi lahan; merupakan kegiatan terpadu untuk menata kembali pola kepemilikan tanah di suatu wilayah yang kurang/tidak teratur,
  • Pengembangan lahan terkendali; merupakan upaya penataan lanjut dalam rangka pengembangan tata ruang kota, khususnya bagian wilayah kota secara lebih implementatif, bila perlu melalui pemindahan/pengembangan daerah pinggir kota. Secara umum pengembangan lahan terkendali bertujuan untuk mendorong iklim partisipasif dalam pembangunan dengan melibatkan potensi dan keinginan masyarakat terutama swasta, pengusaha kecil dan konsumen,
  • Pembangunan rumah susun; membangun lingkungan hunian secara keseluruhan dengan tujuan untuk menata kembali suatu kawasan kota, baik secara fisik maupun fungsional dan keuntungan ekonomisnya. 
Untuk memahami dan merumuskan kebijakan masa depan, perlu lebih dahulu memahami berbagai upaya pengembangan perumahan dan permukiman yang selama ini telah dilaksanakan dengan memberikan evaluasi singkat. Akan nampak pula bahwa kebijakan di bidang perumahan dan permukiman yang lalu dirumuskan dengan mengedepankan kepentingan politik dari pada sektoral.
  • Pola Pembangunan Perumahan Berimbang (1:3:6)
Gagasan ini muncul akibat maraknya pembangunan perumahan mewah dan super mewah. Di samping itu ada desakan agar fisik swasta yang menikmati laba besar ikut bertanggung jawab atas kesenjangan yang dirasakan masyarakat kecil. Namun dalam kenyataan, kebijakan ini mudah diselewengkan dan lebih banyak memberi untung pada pengembangan dari pada rakyat yang hendak dilayani.
  • Taperum PNS
Untuk mendukung dan mempercepat pemenuhan permintaan perumahan bagi masyarakat golongan bawah, PNS hendak ditangani secara tersendiri melalui penggalangan sumberdana solidaritas mandiri, yaitu sesama PNS. Gagasan ini sebenarnya baik, namun dalam pelaksanaannya belum efisien sehingga masih cukup banyak PNS golongan bawah yang belum terlayani
  • • Kredit Triguna 
Pola kredit ini hanya varian dari KPR biasa. Dalam pelaksanaannya pola kredit ini sulit terralisasi sebab ada beberapa persyaratan dasar yang sebelumnya harus dipenuhi seperti adanya serrtipikat tanah, izin mendirikan bangunan, jumlah yang cukup besar, dukungan Pemda setempat.
  • Pola Rumah Inti
Ini merupakan pola umum yang dikembangkan akhir tahun limapuluhan. Saat pengadaan perumahan oleh rakyat sendiri diakui, agar pembangunan dapat lebih tertib dan persyaratan dasar dipenuhi seperti air bersih, saluran pembuangan. Dimina pemerintah diminta mengambil inisiatif dengan pembangunan dasar dari rumah yang berupa inti untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pemilik penghuninya.
  • Griya Pemula (Starter Housing) 
Pada awalnya griya pemula dimasukkan untuk sekaligus memperbaiki kesalahan rumah inti dan membantu pembangunan rumah oleh pelaku real-estate wong cilik yang banyak dijumpai di kampung. Ketika skema perumahan ini diminta dukungan kredit pemilikan rumah yang bersubsidi, oleh kalangan Bappenas gagasan ini dianggap tidak jelas sehingga tidak mungkin didukung.
  • Rumah Massal (mass housing) 
Bentuk perumahan ini gencar dilakukan pada akhir tahun tujuh puluhan saat ada pendapatan tiban akibat embargo minyak bumi saat terjadi perang Arab-Israel. Dalam pengadaan rumah, rumah massal merupakan alternatif yang tujuannya dapat menghasilkan rumah dalam jumlah banyak,waktu singkat, biaya rendah dan mutu terjaga. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah rumah yang tidak memenuhi kebutuhan siapapun sehingga banyak yang dibongkar kembali atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Nah, semoga apa yang diulas tadi bermanfaat, dan kita dapat lebih peka dan sadar akan keadaan di sekitar kita. Kita butuh perubahan! BUTUH!


REFERENSI
chapterII.pdf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar